JAKARTA – Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 hanya dialokasikan sebesar Rp 143,1 miliar. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan total anggaran infrastruktur sebesar Rp 400,3 triliun yang diusulkan untuk tahun depan, yang mencakup proyek IKN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai alokasi anggaran IKN yang dianggap kecil tersebut. Dalam konferensi pers RAPBN 2025 yang berlangsung di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta pada Jumat (16/8/2024), Sri Mulyani menjelaskan bahwa angka Rp 143,1 miliar merupakan batas bawah (baseline) yang ditetapkan untuk memfasilitasi perencanaan awal.
“Anggaran ini merupakan baseline untuk memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih untuk menentukan anggaran yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan kabinet baru,” ujar Sri Mulyani. Ia menambahkan bahwa meskipun anggaran IKN terdaftar dengan jumlah kecil saat ini, rencana alokasi dapat berubah setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024.
Sri Mulyani menekankan bahwa banyak alokasi anggaran dalam RAPBN 2025 disusun dengan pendekatan baseline agar pemerintah baru memiliki ruang untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan prioritas mereka. Hal ini termasuk anggaran untuk sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang tampaknya mendapatkan dana kecil.
“Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dan sidang kabinet di IKN, dan mereka berkomitmen untuk memastikan APBN 2025 mendukung jalannya pemerintahan. Meskipun beberapa kementerian, seperti Kementerian Pertanian, mendapatkan alokasi yang kecil, penambahan anggaran akan menjadi domain pemerintahan baru,” jelas Sri Mulyani.
Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa meskipun anggaran saat ini mungkin terlihat terbatas, secara keseluruhan APBN 2025 dirancang untuk memungkinkan pemerintahan berjalan dengan baik. Penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pemerintahan yang akan datang.
