Jakarta – Ketegangan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin memanas menjelang Muktamar PKB yang dijadwalkan di Bali pada akhir Agustus 2024. Konflik ini semakin memanas setelah PBNU mengusulkan Muktamar Luar Biasa PKB sebagai langkah pembenahan, yang diusulkan oleh sejumlah kiai NU.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf telah mengklaim bahwa PKB, yang terlibat dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR, sedang berusaha menjatuhkan dirinya dan adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini memicu ketegangan lebih lanjut, dengan PBNU membentuk Pansus PKB untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dari khittah NU.
Berikut adalah tanggapan resmi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengenai isu muktamar tandingan:
- Muhaimin Tegaskan Tidak Ada Hubungan Organisasi Antara PKB dan PBNU
Menanggapi desas-desus tentang Muktamar Luar Biasa PKB yang akan digelar PBNU, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa PKB tidak memiliki hubungan organisasi dengan PBNU. Ia menegaskan bahwa hubungan antara keduanya hanyalah sebatas kultural, aspirasi, dan historis.
“PBNU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis,” ujar Muhaimin di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Ia mengingatkan bahwa PBNU tidak berwenang dalam urusan internal PKB, yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik.
- Muktamar PKB di Bali: Muhaimin Minta Kapolri Tegas
Muhaimin menegaskan bahwa Muktamar PKB yang sah hanya akan diselenggarakan di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil tindakan tegas jika terjadi muktamar tandingan.
“Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang mengatasnamakan Muktamar PKB, itu liar,” tegas Muhaimin. Ia menekankan bahwa pihaknya akan membubarkan acara-acara yang mengaku sebagai Muktamar PKB jika tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik.
- Muhaimin Tidak Tertarik dengan Muktamar Luar Biasa PBNU
Muhaimin juga menyatakan bahwa PKB tidak akan terlibat dalam urusan Muktamar Luar Biasa yang digelar oleh PBNU. “PKB tidak boleh ikut-ikut urusan organisasi yang bukan wewenangnya,” katanya. Ia menekankan pentingnya taat pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku, baik untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.
“Kalau ada ormas atau partai politik tidak taat pada undang-undang ataupun konstitusi, itu membahayakan negara kita,” ujarnya.
