VIAHUB.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan bahwa PKB bukan milik pribadi dirinya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), atau kelompok tertentu. Dalam sambutannya pada acara penyerahan dukungan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 18 Agustus 2024, Cak Imin menyatakan, “PKB milik seluruh rakyat Indonesia.”
Menurut Cak Imin, jika sebuah partai terlalu terkotak dalam satu kelembagaan, maka partai tersebut cenderung mengecil. Ia mengungkapkan syukurnya bahwa PKB dapat berkembang dan semakin besar karena tidak terikat dalam satu lembaga tertentu. Cak Imin mengklaim PKB selama ini berkomitmen melayani kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar,” ucap Wakil Ketua DPR ini. Cak Imin menegaskan bahwa PKB akan terus fokus pada pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pada Senin sore, 12 Agustus 2024, ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Mereka menyampaikan berbagai keresahan terkait PKB. Hasil dari pertemuan tersebut akan disampaikan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Pengasuh Pesantren Lirboyo, Anwar Manshur, Pengasuh Pesantren Tebuireng, Abdul Hakim Mahfudz, serta Rais Syuriah Pengurus Cabang NU dan kiai dari berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Anwar Iskandar dan Amin Said Husni memimpin pertemuan sebagai perwakilan Pansus PKB, tim bentukan PBNU.
Anwar Iskandar mengungkapkan dua kesepakatan utama dari pertemuan tersebut. “Pertama, para kiai sepakat bahwa PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris, dan kultural,” kata Anwar.
Kedua, para kiai meminta PBNU untuk segera mengambil langkah strategis dalam perbaikan PKB ke depan. Mereka merasa bahwa PKB telah menjauh dari marwah utama yang diusung sejak pendirian partai tersebut.
Amin Said Husni menambahkan, “Ketika PBNU berdiri, kepengurusan PKB, mulai dari level dewan pengurus pusat (DPP) hingga ke bawah, seharusnya hampir sama dengan struktur di Nahdlatul Ulama. Ada Rais Syuriah di PKB yang dinamakan Dewan Syuro, serta Tanfidziyah di PKB yang dinamakan Dewan Tanfidz. Meskipun nama-nama ini berbeda sedikit, fungsinya hampir sama.”
