Israel mengumumkan pada Kamis, 8 Agustus 2024, bahwa mereka akan mencabut status diplomatik dari delapan diplomat Norwegia yang berbasis di Tel Aviv dan menangani urusan dengan Otoritas Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai tanggapan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “perilaku anti-Israel” oleh Norwegia sejak serangan ke Gaza.
Menurut Kementerian Luar Negeri Israel, langkah ini merupakan reaksi terhadap pengakuan Norwegia terhadap negara Palestina pada Mei 2024 dan komentar keras dari pejabat Norwegia mengenai kebijakan Israel. Israel menyebut tindakan ini sebagai balasan terhadap kebijakan sepihak Oslo yang dianggap mendukung Palestina dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.
“Norwegia telah memilih untuk memberi penghargaan kepada Hamas dan mengabaikan perjuangan Israel melawan terorisme,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen. “Ada harga yang harus dibayar untuk perilaku anti-Israel.”
Menanggapi tindakan Israel, Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengkritik keputusan tersebut sebagai “tindakan ekstrem” yang akan berdampak negatif pada hubungan bilateral antara kedua negara. Eide menyebut keputusan ini akan menghambat kemampuan Norwegia untuk membantu penduduk Palestina dan memperingatkan akan adanya konsekuensi bagi hubungan dengan pemerintah Israel.
“Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil untuk merespons tindakan yang kini diciptakan oleh pemerintahan Netanyahu,” ujar Eide.
Selama ini, Norwegia, bersama Spanyol dan Irlandia, secara resmi mengakui negara Palestina pada akhir Mei 2024, yang menurut Eide merupakan tonggak penting dalam hubungan Norwegia dengan Palestina. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi pengakuan tersebut sebagai “hadiah untuk terorisme.”
Selama konflik di Gaza, Norwegia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditawan Hamas. Selain itu, Norwegia juga mengajukan amicus brief untuk mendukung yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional di Palestina.
Sebagai bagian dari tanggapan terhadap pengakuan Palestina oleh Norwegia, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, memerintahkan penyitaan dana pajak Palestina yang sebelumnya dijadwalkan untuk ditransfer ke Otoritas Palestina. Langkah ini diambil sebagai reaksi terhadap kekhawatiran bahwa dana tersebut bisa sampai ke Hamas.
