JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerima pagu indikatif anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Anggaran ini mengalami penurunan signifikan sebesar 50,5% dibandingkan pagu tahun 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun. Di antara alokasi anggaran tersebut, porsi untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) mengalami penurunan drastis.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada 2025 hanya sebesar Rp4,13 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp35,37 triliun.
“Angka Rp4,13 triliun untuk IKN di tahun 2025 merupakan alokasi awal. Kami belum tahu apakah akan ada penambahan anggaran di kemudian hari,” kata Zainal Fatah dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek infrastruktur di IKN, termasuk penanganan banjir, pembangunan jalan dan jembatan, serta penyelesaian Jalan Tol Akses IKN. Meskipun anggaran untuk IKN menurun, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendukung kelanjutan proyek-proyek penting di IKN.
Zainal Fatah menegaskan bahwa penurunan anggaran seperti ini sering terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia membandingkan dengan kondisi awal pemerintahan Presiden Jokowi, di mana alokasi anggaran PUPR juga mengalami penyesuaian. Tahun depan, Kementerian PUPR akan fokus pada program-program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, termasuk ketahanan pangan dan energi.
“Tahun 2025, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp75,63 triliun, yang mirip dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Kami akan menyesuaikan dan mendukung prioritas pemerintah baru, terutama dalam hal ketahanan pangan dan energi,” tambahnya.
