Kobar – KPPN Pangkalan Bun merilis laporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah kerjanya hingga 31 Mei 2024. Laporan ini mencakup seluruh realisasi pendapatan dan belanja pemerintah, meliputi penerimaan negara, belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L), dan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau. Press Conference yang dilakukan secara daring ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait, 27 Juni 2024.
Hingga akhir Mei 2024, berdasarkan data dari KPP Pratama Pangkalan Bun dan KPP Bea Cukai Pangkalan Bun, realisasi pendapatan APBN mengalami penurunan sebesar Rp132,7 miliar atau -11,0% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan utama berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar Rp552,6 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp393,1 miliar.
Penerimaan PPh mengalami penurunan signifikan sebesar Rp128,6 miliar (-18,8% yoy), sementara PPN menunjukkan pertumbuhan positif sebesar Rp50,1 miliar (14,6% yoy) akibat peningkatan harga komoditas dan penerapan tarif PPN 11%. Bea masuk juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar Rp0,1 miliar atau 23% yoy.
Namun, beberapa komponen penerimaan negara lainnya mengalami penurunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) turun sebesar Rp0,33 miliar (-14,2% yoy), Pajak Lainnya turun sebesar Rp0,15 miliar (-2,7% yoy), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurun sebesar Rp3,5 miliar (-13,4% yoy). Bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp50,8 miliar (-36,5% yoy) akibat kontraksi harga komoditas dan penurunan kuantitas ekspor CPO.
Realisasi belanja APBN hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp1.301,6 miliar, atau 39,9% dari total pagu anggaran. Belanja Pemerintah Pusat (K/L) tercatat sebesar Rp202,4 miliar (37,4%), mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp34,7 miliar (20,6% yoy). Realisasi Transfer ke Daerah juga meningkat, mencapai Rp1.099,1 miliar (40,4% dari alokasi), dengan pertumbuhan sebesar Rp156,2 miliar (13,6% yoy).
Belanja K/L didorong oleh kenaikan belanja barang sebesar Rp20,5 miliar (30,6% yoy). Persentase realisasi TKD tertinggi adalah Dana Desa, mencapai Rp87,8 miliar (52,6% dari total alokasi), disusul Dana Bagi Hasil sebesar Rp202,6 miliar (37,6%), DAU sebesar Rp703,6 miliar (45,6%), DAK Non Fisik Rp90,9 miliar (35,7%), Dana Insentif Fiskal Rp3,8 miliar (25,4%), dan DAK Fisik Rp7,2 miliar (3,7%). Realisasi DAK Fisik masih rendah akibat keterlambatan penerbitan PMK terkait penyaluran DAK Fisik TA 2024.
Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah, realisasi pendapatan APBD hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp1.257,4 miliar (37,5% dari target), didominasi oleh Dana Transfer Pusat sebesar Rp1.099,1 miliar (87,4%). Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada angka 24,3% dari target, menunjukkan perlunya peningkatan.
Realisasi belanja APBD di tiga kabupaten wilayah KPPN Pangkalan Bun mencapai Rp891,9 miliar (25,7% dari pagu belanja), dengan dominasi pada belanja operasi sebesar Rp685,2 miliar dan belanja transfer sebesar Rp168,5 miliar. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah adalah 70,9%. Diharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat belanja barang dan modal seiring dengan penyaluran Dana Desa Tahap I dan DAK Fisik Tahap I untuk percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
