Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, baru-baru ini mengungkapkan dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto, pada Pilpres 2014. Dokumen tersebut menunjukkan komitmen Prabowo dalam penegakan hukum yang diungkapkan melalui sebuah kesepakatan yang melibatkan Mahfud sebagai Ketua Tim Pemenangan saat itu.
Dalam sebuah wawancara podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa, 6 Agustus 2024, Mahfud MD menjelaskan isi dokumen perjanjian tersebut. Dokumen itu mencakup komitmen Prabowo terhadap penegakan hukum dan rencana Mahfud untuk menduduki posisi Menteri Koordinator di bidang hukum jika Prabowo menang Pilpres 2014.
Mahfud mengungkapkan bahwa Prabowo setuju untuk menjadikannya sebagai “Menteri Utama” dalam dokumen yang kemudian diubah menjadi “Menteri Koordinator Bidang Hukum”. Selain itu, dokumen juga mencatat bahwa posisi Menteri Agama akan dikonsultasikan dengan Ketua Umum PBNU saat itu, KH Said Aqil Siradj.
Mahfud MD menekankan bahwa pengungkapan dokumen ini tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Namun, ia berharap dokumen tersebut menunjukkan komitmen Prabowo dalam membenahi penegakan hukum setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
“Dokumen ini menunjukkan bahwa Prabowo memiliki visi yang bisa diandalkan dalam penegakan hukum di Indonesia,” kata Mahfud. Ia menambahkan bahwa Prabowo memiliki modal personal dan pengalaman dalam karier politik dan militer yang bisa menjadi dasar untuk melakukan pembenahan hukum.
Mahfud MD juga menggarisbawahi pentingnya momentum pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Ia berharap Prabowo akan menggunakan kesempatan tersebut untuk menertibkan hukum dan memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan konstitusi.
“Pelantikan presiden merupakan momentum penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai hukum dan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.
