Palangkaraya – Penjabat Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, mengikuti rapat asistensi penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat ini dilaksanakan melalui zoom meeting dari ruang rapat Fovere Hotel Palangkaraya, (02/07).
Drs. Muhlis didampingi oleh Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah, Inspektur Kabupaten Barito Utara, Muhammad Muratni, serta beberapa Kepala Perangkat Daerah dan jajaran Pemkab Barito Utara.
Rapat yang digelar secara virtual ini melibatkan tim narasumber dari Itjen Kemendagri, terdiri dari Inspektur III Elfin Elyas, Azwan Wastama, Mhd Dimiyathi, Tumonggi Sitegar, dan Bachtiar. Mereka memberikan masukan dan catatan terkait berbagai indikator penting, antara lain:
- Penanganan Inflasi: Langkah konkret yang perlu dilakukan untuk mengatasi inflasi.
- Capaian Kinerja Kegiatan Unggulan: Evaluasi terhadap pencapaian kegiatan unggulan.
- Sistem Pengelolaan Persampahan: Kinerja dan penanganan masalah persampahan.
- Pelarangan Pengangkatan Tenaga Honorer: Kepatuhan terhadap pelarangan pengangkatan tenaga honorer dan penataan serta penyelesaian tenaga honorer.
- Reformasi Birokrasi: Pelaksanaan reformasi birokrasi.
- P3DN dan Pajak: Penanganan pajak dan retribusi yang belum mencapai target serta progres pelaksanaan kartu kredit pemerintah.
- Pembuatan Perbub: Penyederhanaan organisasi, penyetaraan jabatan, dan perubahan nomenklatur.
- Hibah Pemilukada: Penanganan hibah terkait pemilihan umum kepala daerah.
Tim narasumber berharap agar catatan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah berbasis data untuk mempermudah pemantauan dan perbaikan. Evaluasi kinerja Pj. Bupati Barito Utara untuk Triwulan III direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Juli 2024 di Itjen Kemendagri Jakarta.
Drs. Muhlis mengucapkan terima kasih kepada tim narasumber atas saran dan masukan yang diberikan. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan.
“Kami akan membuat gambaran jelas terkait penanganan inflasi dan melengkapi progres capaian kegiatan unggulan. Penanganan persampahan dan larangan pengangkatan tenaga honorer juga akan diperhatikan. Semua sisa non-ASN sudah masuk dalam formasi dan anggaran telah disiapkan,” kata Drs. Muhlis.
Pj. Bupati Barito Utara juga menyatakan kesiapan untuk melanjutkan saran mengenai MCP, P3DN, retribusi, dan kartu kredit pemerintah. Ia memastikan bahwa netralitas ASN selalu disosialisasikan untuk memastikan sikap netral.
“Terima kasih atas bantuan dan dukungan tim narasumber. Kami akan terus memperbaiki dan melengkapi apa yang belum baik dan belum lengkap,” tutup Drs. Muhlis.
