TAMIANG LAYANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, secara resmi membuka Rapat Pembahasan Draft Instruksi Bupati tentang Gerakan Kepedulian Sosial, Politik, Hukum, dan HAM pada Senin, 5 Agustus 2024. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Bupati ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Panahan Moetar menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak terkait dalam pelaksanaan gerakan ini. “Kita perlu menggerakkan semua unsur, mulai dari OPD, klub di Sekretariat Nera, hingga berbagai organisasi masyarakat lainnya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa instruksi bupati ini bukan sekadar tindak lanjut proyek perubahan (proper) oleh staf ahli, melainkan sebuah upaya strategis untuk melibatkan semua komponen masyarakat dalam pelaksanaan gerakan kepedulian sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia.
Panahan Moetar juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk mempercepat penyampaian informasi dan respon terhadap isu-isu sosial, politik, hukum, dan HAM. “Dengan adanya grup komunikasi yang dibentuk, informasi mengenai kejadian di daerah terpencil dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” jelasnya.
Ia memberikan contoh nyata tentang bagaimana respons cepat terhadap bencana atau masalah sosial dapat dilakukan. “Misalnya, jika ada banjir di suatu desa, informasi tersebut bisa segera diteruskan ke grup, dan tim dari BPBD atau Dinas Sosial dapat segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti,” tambahnya.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Barito Timur, Ari Panan Lelu, dan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Osa. Diskusi ini membahas berbagai strategi dan langkah konkret untuk mengimplementasikan gerakan kepedulian di lapangan, terutama di daerah-daerah terpencil.
Panahan Moetar berharap semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara efektif dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkan gerakan ini. “Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pejabat dan bagian dari pemerintah untuk memastikan gerakan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Rapat ini diakhiri dengan harapan bahwa semua komponen yang terlibat dapat berkontribusi secara aktif dan memastikan implementasi instruksi bupati berjalan sesuai dengan rencana.
